Port Numbay Wone - Ratusan Ribu orang Papua yang membagi identitasnya ke dalam berbagai unsur ormas maupun lembaga Adat dan Agama, berjalan dari Abepura ke Jayapura menolak Otonomi Khusus yang sudah tidak bersahabat erat lagi dengan orang Papua.
buktinya, sudah terjadi penolakan Pemerintah terhadap SK Majelis Rakyat Papua (MRP) No.14/2009 serta berbagai alasan lain yang lama terpendam dalam diri orang Papua yang juga terungkap dalam yel-yel isi orasi.
Jumat (18/6/2010) menjadi hari yang bersejarah dalam perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh koordinator penggalangan masa dan koordinator demo beserta seluruh masa.
Mereka kemudian melakukan long mars dan melakukan orasi di Kantor DPRP Papua.
Akibat aksi unjuk rasa ini, jalan alternatif Entrop-Sky Line yang selalu sepi, kini menjadi ramai dan dipadati kendaraan dari arah Abepura maupun Entrop.
Sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Papua disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
soal keamanan sudah tampak jelas aman-aman saja, namun soal suhu politik tuntutan merdeka mulai melangit, hal ini dapat dilihat dari seberapa besar orang Papua yang kecewa terhadap Kawan Mereka yang banyak uang tapi tidak memiliki hati yang disebut "KEBIJAKAN DI ERA OTSUS". (WK)
3 komentar:
pola demo kali ini sangat tertib, damai dan mantap dari sisi kekompakan semua elemen (by Pemerhati)
Demo akibat penolakan Sk MRP, berujung demo menuntut Referendum
Friday, 18 June 2010 20:41
Sepanjang melakukan aksinya, massa terus meneriakan 'Papua Merdeka' dan 'Referendum. Warga Papua merasa otonomi khusus yang telah diberlakukan sejak tahun 2001, sama sekali tidak menjawab segala persoalan.
Nyatanya, warga Papua sebagian besar masih terbelenggu dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Aksi unjuk rasa itu juga membawa sebelas poin tuntutan pada DPR Papua.
Isinya antara lain, tuntutan menutup areal PT Freeport Indonesia, referendum harus segera dilaksanakan atau memisahkan diri dari NKRI, menolak otonomi khusus, meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan tapol/napol, serta menghentikan sementara pemilukada di Papua.
Dalam melakukan aksi unjuk rasa, sebagian warga Papua menggunakan pakaian adat.
Forkorus Yoboisembut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua mengatakan, pihaknya mendukung SK MRP nomor 14 bahwa kepala daerah maupun wakilnya harus putra asli Papua.
Namun, sambungnya, pemerintah pusat ternyata tidak mendukung keputusan itu. Itu bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak serius melaksanakan otonomi khusus secara murni dan konsekuen.
“Tidak ada lagi solusi, otsus juga ternyata tidak diseriusi pemerintah sehingga kami meminta refrendum atau merdeka,’’ tegasnya.
Aksi unjuk rasa itu melumpuhkan jalan Raya Jayapura-Sentani selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, akses menuju Bandara Sentani selama tersendat.
sumber : http://www.papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:demo-akibat-penolakan-sk-mrp-berujung-demo-menuntut-referendum&catid=82:politik-dan-pemerintahan&Itemid=459
Demo akibat penolakan Sk MRP, berujung demo menuntut Referendum
Friday, 18 June 2010 20:41 adn
Sepanjang melakukan aksinya, massa terus meneriakan 'Papua Merdeka' dan 'Referendum. Warga Papua merasa otonomi khusus yang telah diberlakukan sejak tahun 2001, sama sekali tidak menjawab segala persoalan.
Nyatanya, warga Papua sebagian besar masih terbelenggu dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Aksi unjuk rasa itu juga membawa sebelas poin tuntutan pada DPR Papua.
Isinya antara lain, tuntutan menutup areal PT Freeport Indonesia, referendum harus segera dilaksanakan atau memisahkan diri dari NKRI, menolak otonomi khusus, meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan tapol/napol, serta menghentikan sementara pemilukada di Papua.
Dalam melakukan aksi unjuk rasa, sebagian warga Papua menggunakan pakaian adat.
Forkorus Yoboisembut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua mengatakan, pihaknya mendukung SK MRP nomor 14 bahwa kepala daerah maupun wakilnya harus putra asli Papua.
Namun, sambungnya, pemerintah pusat ternyata tidak mendukung keputusan itu. Itu bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak serius melaksanakan otonomi khusus secara murni dan konsekuen.
“Tidak ada lagi solusi, otsus juga ternyata tidak diseriusi pemerintah sehingga kami meminta refrendum atau merdeka,’’ tegasnya.
Aksi unjuk rasa itu melumpuhkan jalan Raya Jayapura-Sentani selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, akses menuju Bandara Sentani selama tersendat.
sumber : http://www.papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:demo-akibat-penolakan-sk-mrp-berujung-demo-menuntut-referendum&catid=82:politik-dan-pemerintahan&Itemid=459
Posting Komentar
Anda Silahkan Memberikan Komentar. komentar anda sangat penting untuk melatih berargumen dan memberikan manfaat bagi pembangunan diri menuju pembangunan bangsa Indonesia.